Lapas Narkotika Purwokerto Menuju Zona Integritas: Melangkah Maju Mewujudkan Birokrasi Bersih dan Melayani

Purwokerto, 28 Maret 2024 – Membawa semangat reformasi birokrasi dan komitmen menuju Zona Integritas (ZI), Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Purwokerto (Lapas Narkotika Purwokerto) antusias mengikuti kegiatan penguatan yang dipimpin langsung oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kementerian Hukum dan HAM (KUMHAM).

Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan birokrasi yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel di Lapas Narkotika Purwokerto. Kepala Lapas Narkotika Purwokerto, Riko Purnama Candra, para pejabat Lapas Narkotika Purwokerto menyelami berbagai materi terkait strategi dan langkah-langkah konkrit untuk mencapai tujuan tersebut.

Baca juga: Sobo Pawon, Babinsa Kodim 0802/Ponorogo Sambang Lansia Sebatangkara

Membangun Birokrasi yang Bersih dan Melayani

Kepala BSK KUMHAM R.I, Y. Ambeg Paramarta, menekankan pentingnya penguatan reformasi birokrasi dan pembangunan ZI. Beliau menegaskan bahwa hal ini merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan membangun birokrasi yang bersih dan melayani.

Baca juga: DAD Kalteng Tegaskan Pembatalan Kegiatan Konsolidasi Jaringan LGBT

“Keterlibatan aktif seluruh jajaran Kemenkumham sangatlah penting dalam mendorong perubahan positif di lingkungan kerja, ” ujar beliau. “Mari bersama-sama kita wujudkan birokrasi yang lebih efisien, responsif, dan berintegritas untuk kepentingan masyarakat.”

Partisipasi Lapas Narkotika Purwokerto dalam kegiatan ini mencerminkan komitmennya untuk terus bergerak maju dalam meningkatkan tata kelola dan integritas lembaga. Dengan semangat reformasi birokrasi dan pembangunan ZI, Lapas Narkotika Purwokerto bertekad untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Baca juga: Lapsustik Purwokerto Jadi Tempat Orientasi Lapangan Taruna Poktekip

Upaya Lapas Narkotika Purwokerto dalam membangun birokrasi yang bersih dan melayani merupakan langkah penting menuju masa depan birokrasi yang lebih baik. Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan lembaga di daerah, diharapkan tercipta birokrasi yang lebih efisien, responsif, dan berintegritas untuk kepentingan bersama. (MAA)